Bupati TTU Copot Beberapa Pejabat Di Duga Tidak Netral

 

Raymundus Fernandes (Bupati TTU)

KEFAMENANU,OBORKUPANG.COM- Drama politik  di Bumi Biinmaffo kembali dipertontonkan. Politik kata sang bijak tidak ada kawan abadi dan lawan abadi yang ada cuman kepentingan.

Hanya berselang beberapa hari setelah memutasi sejumlah Sekretaris Desa (Sekdes), Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes kembali melakukan perombakan struktur pemerintahan yang ia pimpin.

Dihubungi Oborkupang.Com Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes mengatakan, bahwa yang dicopot mereka punya kesalahan banyak ade. Mereka inbox orang dan ajak supaya dukung paket tertentu dan inbox itu ada yang lapor ke kita.

Untuk diketahui pejabat – pejabat yang di copot atau di nonjobkan adalah Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Daerah TTU, Yohanes Bastian, Camat Biboki Utara Edmundus Aluman, Camat Mutis Kristo Aby, Lurah Kefa Utara, Wilco Aby, dan Lurah Sasi, Paulus Peter Ego.

Camat Mutis Kristo Aby yang dihubungi Oborkupang.Com melalui telepon seluler, Minggu(1/11/2020) membenarkan dirinya telah  dicopot dari jabatannya sebagai camat Mutis. 

Lebih lanjut Kristo  menyatakan tidak tahu menahu alasan di balik pencopotan dirinya sebagai camat, Ia tidak mengetahui jenis kesalahan ataupaun pelanggaran disiplin ASN yang dilakukan lantaran selama ini tidak pernah melakukan kesalahan.

Selanjutnya Kristoforus Efi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang di hubungi Oborkupang.Com mengatakan “Tata Kelola Pemerintahan kita yang sangat buruk dan selalu berorientasi Politik. Manajemen Birokrasi kita di TTU sekarang cenderung tidak berorientasi kinerja tapi bermotif Politik.

Lebih lanjut Kristo mengatakan “Prinsip Reward and Punishmant sama sekali tidak berlaku di TTU terkait dengan Mutasi,Promosi dan demosi. Patut di duga kuat bahwa Mutasi yg dilakukan pada saat ini lebih berdimensi Politik karena ASN yg di Mutasi karena alasan Politik yakni mereka tidak bekerja mendukung Calon tertentu dalam Pilkada kali ini.

Manajemen Birokrasi yang tidak perlu ditiru dan sudah saatnya ASN dan masyarakat TTU bersatu melawan Kelaziman ini. ASN itu adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang di biayai oleh Negara untuk mengabdi dan tunduk pada Negara dan masyarakat dan bukan menjadi Pekerja dan Jonos Politik Penguasa. ASN tidak boleh dijadikan Alat dan Komoditi Politik untuk Kepentingan Politik Penguasa.

Penulis : Tanus Korbaffo